Penduduk Dunia
Tingginya angka penduduk dunia yang diperkirakan mencapai 7 milyar lebih, menjadi sebuah tantangan besar bagi negara negara maju dan berkembang untuk mengatasi ledakan penduduk. Ledakan penduduk yang kian tinggi akan menimbulkan dampak sosial, salah satunya seperti tingginya angka kemiskinan yang akan berdampak pada kriminalitas, sehingga orang tidak akan segan segan untuk mempertahankan hidup dengan melakukan segala cara. Di sisi lain, masyarakat miskin menghadapi persoalan mahalnya biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup sehari-hari. Masyarakat miskin yang mau beranjak dari belenggu kemiskinan harus pula menghadapi ganasnya gempuran liberalisme dan kapitalisme yang menusuk hingga jantung pedesaan, sehingga kemiskinan ibarat lingkaran setan.
Sulitnya mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan juga banyak terkait dengan politik anggaran yang tak memihak masyarakat miskin atau tak kompatibel dengan tujuan kesejahteraan. sehingga masyarakat hanya menjadi tontonan saja dan mendengar janji palsu saja.
Tapi apa yang diusahakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dipimpin langsung Wakil Presiden. Namun, sampai sekarang tak terdengar gebrakannya. Pemerintah juga meluncurkan lagi enam program pro-rakyat bersamaan dengan tiga program prioritas dan paket kebijakan fiskal. Namun, program ini lebih banyak dianggap mengawang-awang dan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, sangat diragukan efektivitasnya di lapangan.
Kontradiksi-kontradiksi ini dan juga tudingan kebohongan yang dilontarkan para pemimpin lintas agama belum lama lalu menunjukkan klaim keberhasilan pemerintah tak sejalan dengan yang terjadi di lapangan. Manfaat pembangunan belum dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Selama ini upaya penanggulangan kemiskinan semata dipahami sebagai program pemberantasan kemiskinan, bukan ”strategi dan kebijakan” penanggulangan kemiskinan. Akibatnya, upaya mengatasi kemiskinan cenderung dijawab hanya dengan ”program untuk orang miskin” yang dibiayai dengan APBN dan/atau dana-dana swasta. Demikian pula, kebijakan ”pro-poor budget” juga secara sempit dimaknai sekadar sebagai ”budget for the poor”.
No comments yet.
Leave a Reply