kampunghilir

Just another WordPress.com site

Jabatan Fungsional PKM

Sejak ditetapkannya Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) pada tahun 2001 banyak butir kegiatan yang dikerjakan Jabatan Fungsional PKM baik itu yang Ahli dan Terampil di pusat dan didaerah tidak dapat diakomodir dalam butir-butir ketentuan kegiatan tang tercantum dalam SK Menpan No. 58/Kep/Men.PAN/8/2000. Dikarenakan dengan meningkatnya teknologi komunikasi, otomatis ruang lingkup kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat juga mengalami pengembangan atau penambahan.

Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) No.58/Kep/Men.PAN/8/2000 pada tanggal 14 Agustus 2000. Berdasarkan surat keputusan tersebut Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor C.26-14/V.19-5/14 tertanggal 4 Oktober 2001 memberikan persetujuan pengangkatan Jabatan Fungsional PKM Ahli dan Terampil melalui inpassing.

Adapun Penyuluhan Kesehatan Masyarakat adalah suatu upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan kondisi bagi perorangan, kelompok dan masyarakat dalam berbagai tatanan dengan membuka jalur komunikasi, menyediakan infomasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku dengan cara melakukan advokasi, pembinaan suasana, gerakan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kemampuan dan keterampilan perorangan, serta mengarahkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif. Adapun tujuan utama kegiatan penyuluhan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Kinerja penyuluh kesehatan masyarakat masih merupakan standar utama pelayanan kesehatan masyarakat. Ini dibuktikan dengan adanya ketentuan bahwa promosi kesehatan di Puskesmas merupakan jenis pelayanan kesehatan wajib dan berada diurutan paling pertama. Bahkan penyuluhan kesehatan masyarakat merupakan salah satu kriteria dalam standar penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya dapat terwujud.

Oleh sebab itu peranan penyuluh kesehatan masyarakat mutlak harus dilaksanakan, serta menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan kesehatan nasional.

 

DARI BERBAGAI SUMBER

July 27, 2011 Posted by | Artikel, Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat )PKM) | Leave a comment

   

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.